pendidikan rakyat miskin
Penanganan pendidikan rakyat miskin
dan anak jalanan
a.
Pemberdayaan masyarakat dan
pengentasan kemisikinan
Kemiskinan
merupakan salah satu problem social yang sangat serius. Pertama kali perlu
dilakukan identifikasi tentang kemiskian itu sendiri,. Menurut Usman paling
tidak ada tiga macam konsep kemisiknan, yaitu; kemisikinan absolout, kemisiknan
relative dan kemiskinan subyektif. Konsep kemiskinan absolout dirumuskan dengan
membuat ketentuan tertentu yang konkrit contohnya kebutuhan sanadang, pangan
dan paapan suatu masyarakat. Konsep kemiskinan relative dirumuskan berdasarkan the idea of relatife standarad, yaitu
memperhatikan dimensi tempat dan waktu. Dasar asumsinya adalah kemiskinan
disuatu daeraha berbeda dengan daerah yang lainnya, dan kemiskinan pada waktu
tertentu berbeda dengan daerah lainnya. Sedangkan kemiskinan subyektif
dirumuskana berdasarkan perasaan kelompok miskin itu sendiri. Misalnya kelompok kelompok yang berada
digaris bawah kemiskinan boleh jadi tidak menganggap dirinya sendiri tidak miskin.
Mas’oed (2003) menglasifikasikan kemiskinan
menjadi lima jenis yaitu:
1. Kemisikinan
interstitial, kondisi deprivasi
materiil dan alienasi mendorong timbulnya kantong-kantong kemiskina yang
dikelilingi oleh para pemilik kekayaan, kekuasaan dan asset yang lebih
besar.dalam kondisi ini sangat sulit menengani penanggulangan kemiskinan tnpa
adanya sesuatu yang diselewengkan oleh para pemilik kekayaan atau orang yang
memiliki kekuasaan. Misalnya dana yang diperuntukan pemerintah bagi orang-orang
miskin terlebih dulu disunat oleh para pejabat-pejabat pemerintah.
2. Kemiskinan
periferal, kemiskinan ini terdapat di
wilayah-wilayah pinggiran dan terjadi akibat deprivasi yang berlangsung dalam
kondisi terisolasi dari lingkungan yang ada disekitarnya.
3. Kemiskinan
overcrowding, deprivasi materiil akan
mendorong timbulnya alienasi dan kemiskinan jenis ini.
4. Kemiskinan
sporadic atau traumatic yaitu akibat
dari kerentanan bencana alam. Misalnya gunung meletus, kemarau panjang dan
banjir bandang yang telah meluluh lantakan kekeyaan yang dimiliki oleh
seseorang hal seperti ini menimbulkan kemiskinan.
5. Kemiskinan
endemic, bisa muncul akibat isolasi,
alienasi, deprivasi teknologis, ketergantungan dan kelangkaaan asset.[1]
Dari
beberapa pemahaman kemiskinan diatas menyatakan bahwa kemiskinan tidak hanya datang
adari factor ekonomi, tetapi juga dari beberapa factor social budaya dan
politik. Mencari dan menentukan garis kemiskinan bisa saja diukur dengan dengan
memperhatikan dimensi tempat dan waktu. Cara inilah salalah satu dasar pijakan
untuk melangkah lebih jauh dalam menentukan strategi pemberdayaan masyarakat
dalam hal penanggulanagan kemiskinan.
Pada
mulanya kemiskina selalu ditandai dengan nilai ekonomis yang dinyatakan dalam
ukuran tingakt pendapatan atau tingkat konsumsi inividu atau komunitas. Di
dalam negara berkembang kemiskina diukur dengan tingkat pemenuhan kebutuhan
dasar yang dinyatakan dengan ukuran kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan
kalori. Seperti banyak diupayakan di negara-negara berkembang termasuk di
Indonesia umumnya upaya pengenytasan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan
pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menganggap
pertumbuhan output nasional dan regional yang dinyatakan dalam pendapatan
perkapita atu GNP yang dapat mendorong kegiatan ekonomi yang lainnya sehingga
menciptakan banyak lapangan kerja dan peluang berusaha. Bila rencana tersebut berjalan
sesuai secara tidak langsung kemiskinan dapat dientaskan.
Akan
tetapi pengalaman menunjukan peningkatan produk domestic bruto (PDB) tidak
dengan sendirinya membawa peningkatan standar hidup masyarakt secara
keseluruhan maupun individu, alasannya adalah umumnya pertumbuhan penduduk di
negara-negara berkembang lebih besar dari pada pertumbuhan ekonomi sehingga
secara komparatif tidak memberikan peningakatan taraf hidup secara signifikan
selain itu adanya ketidak adilan dan struktur ekonomi yang tidak berpihak pada
kaum miskin. Sehingga membuat output pertumbuhan tidak terdistribusi secara
merata.
Untuk
menanggulangi kemiskinan perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat secara
komprehensif kosep pemberdayan (frientment, 1992) muncul kepermukaan karena ada
dua factor yaitu factor kegagalan dan factor harapan. Korten menegaskan bahwa
factor kegagalan yang terjadi di negara berkembang dikarnakan tidak memberikan
kesempatan kepada rakyat miskin ikut dalam proses pengambilan keputusan yang
menyangkut pemilihan, perencanaan pelaksanaan terhadap program pembangunan.
Dengan kata lain rakyat miskin pada khususnya dianggap sebagai objek dari
pembanguna itu sendiri.
Pemberdayaan
untuk mengentaskan kemiskinan agar bagaimana pemerintah dan stakeholder lainnya
mampu bersinergi dalam merencanakan program dan tetep mempertimbangkan
nilai-nilai social yang telah ada.
Pemberdayaan
masyarakat dalam hal menanggualangi kemiskinan dapat dilakukan secara bertahap
dalam tiga fase yakni fase fase inisial,
fase partisipatoris dan fase emansipatoris. Pada fase inisial semua proses pemberdayaan
berasal dari pemerintah oleh pemerintah dan diperuntukan bagi rakyat.pada fase
ini rakyat bersifat pasif dan tergantung pada pemerintah. Fase parsitipatoris proses pemberdayaan
berasal dari pemerintah bersama masyarakat oleh pemerintah bersama masyarakt
dan diperuntukan bagi rakyat, dalam fase ini masyarakat aktif dan mandiri. Dan
fase emansipatoris pada fase ini
masyarakat sudak menemukan kekuatannya sendiri sehingga dapat melakukan pembaruan
dalam mengaktualisasi diri.[2]
Dalam
hal ini ketidak berdayaan masyarakat disebabkan oleh beberapa hal antara lain
adalah rendahnya pendidikan, keterbatasan akses social politik dan lain
sebagainya upaya untuk menutupi kelemahan tersebut dilakukan dengan cara,
meningkatkan kualitas sumber daya (SDM) dan menyelamatkan kelanjutan sumberdaya
alam (SDA) keinginan menanggulangi kemiskinan dengan pemberdayaan sebenarnya
bukanlah sesuatu yang baru, pemerintah telah berupaya keras dengan berbagai
program untuk mengadakan pemberdayaan rakyat miskin. Melalui berbagai program
misalnya IDT, P2KP, Askeskin, kompensasi BBM, PKK,PNPM. Selin itu pengembangan
keswadayan masyarakat juga memerlukan kebijakan public yang menyentuh
kepentingan masyarakat, misalnya program perkreditan, seperti kredit infestasi
kecil (KIK) kredit usaha kecil (KUK) kredit modal kerja dan sebagainya. Usaha
seperti ini bagian dari usaha untuk menggerakan ekonomi rakyat.
Kemiskinan
adalah suatu fenomena yang sangat ironis, dan kemiskinan tidak dapat
dituntuskan hanya dengan bantuan ekomi atu financial melainkan dengan cara
pemberdayaan agar mereka dapat mandiri dan mengubah nasibnya sendiri tanpa
terus bergantung pada pemerintah.
b.
Rekomendasi kepada pemerintah dan
masyarakat terhadap penanganan anak terlantar
1.
Kepada pemerintah
a.
Supaya anak-anak terlantar yang
bersetatus sebagai warga negara Indonesia dapat memperoleh haknya dalam
menempuh pendidikan, minimal pendidikan dasar sebaliknya pemerintah terus
meningkatkan pemeliharaan dan pembinaan terhadap mereka dari segi kuantitas dan
kualitas dalam tempat tertentu semisalnya diasramakan.
b.
Supya semakin tidak direpotkan mengurusi
anak-anak terlantar terlantar yang kuantitasnya terlihat meningkat terus, dan
sebaiknya pemerintah berusaha meminimalisir laju pertambahan kelahiran
mereka.dengan cara memandulkan gelandangan dewasa dan gelandangan cilik melalui
tindakan medis sterilisasi (fasektomi dan tubektomi). Serta terus meningkatkan
permasyarakatan norma keluarga kecil keluarga bahagia dan sejahtera atau disingkat
menjadi NKKBS dalam masyarakt.
2.
Kepada masyarakat
Supaya
tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak pemeliharaan dan pendidikan anak
terlantar dapat dilaksanakan dengan semaikn baik dan maksimal sebaiknya
masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah terus meningkatkan partisipasi
aktifnya dalam menangani anak terlantar.[3]
Komentar
Posting Komentar